Hentikan Bancakan Proyek DPRD

25 Nov

Oleh: Kaka Suminta
Subang- Suara masyarakat yang mengecam permainan DPRD atas proyek pembangunan semakin keras terdengar. Kali ini datang dari ketua Subang Government Watch (SGW) Edi Sableng kepada wartawan Minggu (25/11). Edi secara tegas menekankan bahwa DPRD harus fokus pada tugas dan fungsinya, dan tidak lagi bermain proyek, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

“Sudah lama saya mematau DPRD Subang yang selalu meributkan masalah proyek, dari APBD maupun APBN. Seharusnya DPRD lebih fokus pada tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislasi, budgeting dan pengawasan, tidak malah merecoki proyek yang merupakan kewenangan eksekutif.”ujar Edi.

Dengan demikian DPRD nantinya akan dapat mengkritisi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan eksekutif. Tidak ada lagi progarm eksekutif yang bermasalah dibiarkan oleh DPRD, akibat mereka terlibat dalam pelaksanaan proyek. Edi menyebutkan sudah banyak program dan kebijakan eksekutif yang bernmasalah, tetapi dibiarkan oleh DPRD akibat tidak jelas siapa lepaksana dan siapa yang menjadi
pengawas.

Misalnya Edi menyebutkan adanya anggaran yang tidak mencerminkan urgensi dalam perubahan APBD 2007 yang baru disahkan. Di antaranya adalah anggaran untuk pembuatan desain kolam renang di tanah eks pasar inpres itu tidak mencerminkan urgensi anggaran peruibahan di akhir tahun. Apalagi tidak ada kajian untuk merubah kawasan tersebut untuk kolam renang, karena pemerintah sudah memiliki Ciheuleut di Soklat,
tinggal mengembangkan saja.

Menanggapi banyaknya sorotan masyarakat atas perilaku dewan yang banyak main proyek di Subang, ketau fraksi PKB Shfyanudin menyatakan telah malakukan pengkajian atas permasalahan tersebut, dan berkesimpulan untuk melarang seluruh anggota DPRD dari Partai PKB untuk bermain proyek. Karena dengan cara demikian selama ini DPRD
telah melamahkan posisinya dihadapan eksekutif. Akibatnya DPRD tidak kritis terhadap kebijakan bupati.

“Fraksi PKB sepakat untuk melarang anggota DPR main proyek, terutama hal ini terjadi dalam perubahan anggaran melalui proyek aspirasi dewan. Kami melarang anggota melakukan itu,”ujar Shofyan

Lebih jauh Shofyan menjelaskan bahwa pada beberapa tahun terakhir ada kebiasaan untuk menegosiasikan aspirasi masyarakat dengan anggaran yang diajukan oleh bupati melalui nota pengantar perubahan APBD. Shofyan menyebutkan angka berkisar Rp10 milyar proyek yang diajukan DPRD sebagai proyek aspirasi. Masalahnya menurut Shopyan dalam praktek anggota DPRD menganggap bahwa proyek aspirasi merupakan hak dewan untuk mengawal dan mengintervensi pelaksanaanya.

Sohpyan menyebutkan bahwa angka proyek aspirasi untuk perubahan APBD 2007 ini lebih dari Rp11 milyar, dan 4 milyar diantaranya milik pimpinan DPRD. Hal ini disamping menimbulkan ketidak adilan juga menimbulkan pengelompokan masyarakat yang berafiliasi pada partai yang mengkalim sebagai pemilik proyek. Jika dibiarkan juga akan berpotensi menimbulkan konflik sosial karena pengelompokan-pengelompokan tadi.

Namun bagi Edi apapun alasanya, mulai saat ini seharusnya DPRD mengeluarkan pernyataan sikap untuk tidak bermain proyek, karena akibatnya banyak terjadi penyimpangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat adanya intervensi dewan atas pelaksanaan proyek, termasuk untuk mengusung rekanan penyedia barang dan jasa.

Satu Tanggapan to “Hentikan Bancakan Proyek DPRD”

  1. hadin Agustus 22, 2008 pada 3:58 pm #

    Berita nya bagus, penting buat nambah wawasan perkembangan kota subang…

    Hasanudin,
    http://www.internetmarketing.co.cc

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: