Usut Dugaan Pungli di Samsat Kota Bekasi

3 Sep

Pikiran Rakyat (3/8)
KELUHAN masyarakat terhadap pungutan liar dan buruknya pelayanan di Kantor Samsat Kota Bekasi mulai menuai reaksi. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bekasi, H. Shalih Mangara Sitompul, mendesak Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya, untuk melakukan pengusutan dan investigasi. Hal itu ia kemukakan kepada wartawan Kamis (30/8), di Kota Bekasi.

Dikatakan, jika dari investigasi itu ditemukan bukti-bukti kuat telah terjadi pungutan terhadap wajib pajak saat memperpanjang STNK, Gubernur Jawa Barat dan Kapoda Metro Jaya, harus berani memberikan tindakan tegas kepada para aparat yang ”nakal” tersebut.

”Tindakan tegas harus diberikan kepada para oknum yang diduga melakukan tindakan pungli terhadap wajib pajak karena yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang sebenarnya patuh membayar pajak. Seharusnya mereka mendapat pelayanan yang lebih baik, bukan sebaliknya malah dipersulit urusannya, serta dipungli,” tegas Salih Mangara Sitompul.

Ketika ditanya apakah perbuatan yang dilakukan oknum petugas Samsat itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Salih Mangara Sitompul menjawab tidak semudah itu. ”Yang terpenting apakah sudah memenuhi unsur tindak korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya apakah tindakan itu dapat dikategorikan sebagai suap atau pemberian hadiah. karena kedua hal itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kalau betul pungutan itu berlangsung di Samsat Kota Bekasi, apalagi bila dilakukan secara kelembagaan tanpa ada payung hukum yang melegalkan, seharusnya Kejaksaan Negeri Bekasi mengusut kasus ini. 

Melawan hukum

Erwin Martin, S.H., pengacara Ikatan Cendekiawan Muslim Orsat Bekasi, juga sependapat dengan Ketua Peradi Kota Bekasi Shalih Mangara Sitompul. Menurut Erwin, tindakan pungutan kepada masyarakat tanpa ada dasar hukum, jelas tindakan yang melawan hukum. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi di Samsat karena di situ ada polisi yang juga bertugas untuk menegakkan hukum.

”Jangan ketika masyarakat melanggar hukum penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim sangat galak. Tapi ketika pelanggaran itu terjadi di lingkungan penegakan hukum, mereka gamang untuk melakukan tindakan. Itu namanya tidak adil,” kritik Erwin Martin.

Sementara Kabag TU Dinas Pendapatan Jawa Barat, di Bekasi, Asep Suherlan, mengaku tidak mengetahui soal adanya pungli tersebut. �Saya tidak mengetahui hal itu sama sekali karena saya baru bertugas di Bekasi ini sejak Senin kemarin. Jadi kalau mau konfirmasi sebaiknya langsung saja kepada pimpinan kami yaitu Arifin Marahayu. Saya tidak diberikan kewenangan untuk memberikan keterangan pers,” katanya. Namun ketika dihubungi, Arifin pun ternyata tidak masuk kantor.

Ketika ditanya apa akan ada perubahan pelayanan terhadap masyarakat yang akan memperpanjang STNK, ia juga tidak menjawab. Selama ini masyarakat yang akan memperpanjang STNK tidak mendapat pelayanan yang baik. Suasananya sangat gaduh dan berdesak desakan. “Bagaimana tidak gaduh dalam ruangan yang sumpek puluhan orang berjejal, lalu tiga pengeras suara terus saling berbunyi yang membuat telinga budek,” kata Maryoto, penduduk komplek perumahan Jamrud Cimuning Kota Bekasi.

Waktu mengurus perpanjangan STNK motor, dia sempat merasa kesal karena waktu itu tidak mendengar ketika namanya dipanggil. ”Kebetulan waktu itu speaker berbunyi bareng untuk memanggil orang. Setelah lama menunggu, saya mencoba menanyakan apakah nama saya dipanggil, petugas itu setengah berteriak, ”makanya kalau dipanggil diperhatikan”. Begitukah pelayanan yang diberikan kepada rakyat yang akan membayar pajak?” kata Maryoto dengan nada bertanya. (JU-15)

2 Tanggapan to “Usut Dugaan Pungli di Samsat Kota Bekasi”

  1. suminta November 13, 2009 pada 6:33 am #

    Maaf dengan tulisan ini saya hanya menduga bahwa yang memposting sekadar sharing info, atau ada yang lain bisa kami bantu?

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jawa Barat 6 (Kota Depok, Kota Bekasi) « Litsus Caleg DPR Jadetabek - Maret 16, 2009

    […] Shalih Mangara Sitompul, M.H. (L)(Depok) -pengacara di Shalih Mangara Sitompul, SH, MH dan rekan -ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bekasi -ketua DPD PMB Kota Bekasi -pernah melaporkan walikota Depok Nurmahmudi Ismail ke polisi karena […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: