Wartawan Boikot Liputan wapres

19 Jun

Wartawan Boikot Liputan wapres.

Subang, nampaknya wartawan juga manusia, buktinya akibat tidak profesionalnya Pemda Subang dalam memberikan pelayanan kepada wartawan, pada beberapa kunujungan kenegaraan, seperti kun jungan wapres ke Balitpa Sukamandi Selasa (19/6). Puluhan wartawan media cetak dan elektronik, terutama mereka yang ditugaskan di desk daerah memilih untuk gantung kamera atau boikot terhadap peliputan Wapres tersebut.

Wartawan Seputar Indonesia untuk wilayah Subang, Annash Nashrullah, menyatakan bahwa kejadian tidak mengenakan ini bukan yang pertama kali terjadi. Dari kunjungan presiden dan wapres saja menurut Annas sudah yang ke empat kalinya. Bahkan dua kali kunjungan Wapres, yakni ke PT Texmaco enginering Cipeundey dan yang ke Balitpa Sukamandi ini, pihak Humas Pemda Subang sama sekali tidak memberikan pelayanan yang memadai.

“Masa untuk meliput pejabat negara saja seperti kucing-kucingan dengan Paspampres, karena kita tidak memiliki ID Card untuk peliputan. Ini kan merupakan pelecehan, bahkan beberapa kali kita diusir oleh Paspampres, seharusnya Pemda memfasilitasi agar ada ID Card,”protes Annas.

Demikian juga Pemred Infra Merah Aan Iksan menyatakan sangat kecewa dengan birokrasi pemerintah yang tidak memberikan kesempatan kepada media lokal untuk meliput acara kunjungan wapres. Bahkan menurut Aan terkesan pemerintah memang sengaja menghambat kerja wartawan. Aan menduga bahwa Pemkab Subang tidak memahami kebebasan informasi. Karena sebenarnya bukan hanya dalam liputan seperti kunjungan presiden dan wappres saja Pemkab tertutup, dalam masalah informasi lainyapun Pemkab tidak terbuka.

Misalnya saja, saat ini begitu sulit menemui pejabat di Subang. mereka sering tidak berada di tempat kerja saat jam kantor tanpa alasan jelas. Dan jika ditanyakan kepada staffnya selalu dijawab sedang keluar, tetapi tidak jelas kemana keluarnya. Seharusnya sebagai pejabat publik, menyampaikan informasi kepada media dan masyarakat menurut Aan merupakan kewajiban, agar informasi pembangunan dapat sampai kepada publi. tetapi yang terjadi, ditemui di kantornyapun sulit.

“Masalah ini bukan hanya dalam kunjungan wapres, tetapi kebanyakan pejabat di Subang sulit ditemui di kantornya untuk mendapatkan informasi. Meraka keluar kantor tanpa kejalasan ke mana keluarnya, padahal mereka dibayar untuk melayani rakyat,”kelu Aan.

Sudah lama masalah ketertutupan dan sulitnya mendapatkan informasi dari para pejabat Subang dikeluhkan masyarakat. Seharusnya bupati Subang membuat aturan yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi pejabat, sebagai pelayan publi. Mereka harus dapat memberikan informasi yang diperlukan masyarakat, bukanya malah menghindar jika diminta konfirmasi atau informasi oleh masyarakat. (Ksm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: