DPRD Memang Semakin Mandul

3 Mei

DPRD Memang Semakin Mandul

Subang, Peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara semakin dimarginalkan, hal itu terbukti dengan semakin jauhnya masyarakat dari pembahasan-pembahasan masalah publik di DPRD. Padahal pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa pemerintahanya adalah pemerintahan demokratis, namun nyatanya dalam praktek malah meminggirkan peranserta masyarakat.

Buktinya, dalam pembahsana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Subang tahun anggran 2006 yang sedang dilaksanakan, hampir menutup semua ruang masyarakat untuk terlibat. Dikhawatirkan dengan kondisi dan aturan demikian, maka proses pembahasan LKPJ tadi hanya akan menjadi ajang tawar-menawar antara pemerintah daerah dan DPRD Subang saja.

Ketua Fraksi PKS DPRD Subang, Agus Maskur Rosadi Kamis (3/5) mengakui kondisi tersebut. Menurutnya memang aturan mainnya saat ini demikian. Hal tersebut menurut Agus tidak terlepas dari dikeluarkanya PP No 3 tahun 2007 tentang LKPJ Bupati. Yang memang tidak memberikan ruang bagi pelibatan publik. Aturan PP tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan bagi UU NO 32 tentang pemerintahan di daerah.

Bahkan menurut Agus pelibatan lembaga lainpun, termasuk Dinas, lembaga dan instansi terkait tidak diharuskan dalam PP dimaksud. Sehingga pembahasanya hanya merupakan pembahasan internal. Jadi kesimpulanya menurut Agus pembahsan LKPJ memang tidak mengundang pelibatan komponen masyarakat di luar DPRD.

“Memang aturanya demikian, jadi kami tidak bisa menyangkal jika masyarakat tidak dilibatkan, jika mengacu kepada PP 3/2007 dan UU No 32/2004 tersebut,”aku Agus.

Menanggapi masalah terebut aktivis dari Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) Subang, Indra Gumilang menyatakan kecewa dengan pola pembahasan LKPJ, yang memarginalkan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki kases yang memadai untuk ikut serta memberikan masukan kepada DPRD dan pemerintah.

Bahkan menurut Indra masyarakat nyaris tidak tahu adanya pembahasan atas pelaksanaan anggaran daerah tahun 2006 lalu. Kondisi ini menurut Indra merupakan ironi dalam era demkrasi yang sedang dilakukan pemerintah. Nampaknya menurut Indra pemerintah sedang melakukan upaya untuk kembali mengekang aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

“Saya fikir ini merupakan upaya secara sistematis untuk meminggirkan peran dan fungsi kontrol masyarakat dalam pembangunan dan penggunaan anggaran negara di daerah,”protes Indra (Ksm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: